Berita

Bhabinkamtibmas Polsubsektor Palibelo Monitoring Penyaluran Bantuan Beras Bagi Warga Binaan

×

Bhabinkamtibmas Polsubsektor Palibelo Monitoring Penyaluran Bantuan Beras Bagi Warga Binaan

Share this article

 

 

Bhabinkamtibmas Polsubsektor Palibelo Polres Bima Kabupaten Polda NTB melaksanakan pendampingan sekaligus monitoring pembagian bantuan beras dari Kemensos RI bagi warga binaannya.

 

Penyaluran bantuan pangan berupa beras yang diperuntukkan bagi 250 penerima manfaat di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima itu berlangsung pada Kamis 10 September 2026 pukul 10.00. Wita.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memastikan proses penyaluran bantuan kepada masyarakat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

 

Dalam kesempatan itu Aiptu M.Amirlullah selaku bhabinkamtibmas turut mengontrol jalannya pembagian beras serta berkoordinasi dengan pihak terkait selama kegiatan berlangsung.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas selama proses penyaluran bantuan berlangsung.

 

Hal itu disampaikan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.,M.H.,dalam keterangan tertulisnya melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka.

Dikatakannya, pendampingan yang dilakukan personel Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari upaya Polri untuk memastikan kegiatan pelayanan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“kami akan terus hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam kegiatan penyaluran bantuan, sehingga prosesnya dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif”. Ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga Bhabinkamtimas juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif membantu pihak kepolisian dalam membantu pihak kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan terkendali. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat komunikasi antara Polri dengan masyarakat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…