Berita

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Unit Regident Sat Lantas Polres Sumbawa Barat Gelar Pelayanan Maksimal bagi Masyarakat

×

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Unit Regident Sat Lantas Polres Sumbawa Barat Gelar Pelayanan Maksimal bagi Masyarakat

Share this article

SUMBAWA BARAT – Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Sumbawa Barat terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui optimalisasi pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Unit Regident) yang berlangsung pada Sabtu (15/08/2026).
Kegiatan pelayanan yang dimulai sejak pukul 08.00 hingga 14.00 WITA tersebut dipusatkan di beberapa titik instansi teknis, meliputi Gedung SATPAS, Gedung BPKB, Kantor SAMSAT, serta Unit Samsat Keliling (Samling) yang menyisir wilayah Kota Taliwang dan kecamatan sekitarnya.
Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasi Humas Iptu Anak Agung Made Subrata menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen administratif administrasi kendaraan maupun kelengkapan berkendara.
“Pelayanan yang diberikan mencakup permohonan SIM baru dan perpanjangan di Gedung Satpas, pengurusan BPKB (BBN-1, BBN-2, mutasi masuk/keluar, hingga perubahan bentuk kendaraan) di Gedung BPKB, serta penerbitan STNK, STCK, TNKB, dan cek fisik kendaraan di Kantor Samsat. Selain itu, kami menyiagakan Unit Samsat Keliling untuk mendekatkan layanan pembayaran pajak tahunan bagi wajib pajak,” ujar Iptu Anak Agung Made Subrata.
Berdasarkan laporan dari Kasat Lantas Polres Sumbawa Barat AKP Hermansyah, S.Sos., seluruh rangkaian kegiatan layanan di setiap titik titik berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta alur pelayanan yang berlaku.
Jajaran Sat Lantas Polres Sumbawa Barat berkomitmen akan terus menghadirkan inovasi dan kemudahan akses demi memberikan pelayanan kepolisian yang prima dan responsif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…