Berita

Antisipasi Dampak Musim Kemarau, Polres Sumbawa Barat Hadiri Rakor Penanganan Darurat Kekeringan Tahun 2026

×

Antisipasi Dampak Musim Kemarau, Polres Sumbawa Barat Hadiri Rakor Penanganan Darurat Kekeringan Tahun 2026

Share this article

TALIWANG — Polres Sumbawa Barat jajaran Polda NTB menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Kekeringan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung pada Rabu (12/08/2026) mulai pukul 09.20 WITA hingga selesai, berlokasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Pemda KSB dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta instansi terkait, di antaranya Asisten 3 Setda KSB, Kapolres Sumbawa Barat, Dandim 1628/SB yang diwakili oleh Pasi Ter, Kalak BPBD KSB, Kabag Ops Polres Sumbawa Barat, Kabag Darlog BPBD KSB, serta jajaran instansi teknis terkait lainnya.
Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasi Humas IPTU Anak Agung Made Subrata menyampaikan bahwa keterlibatan jajaran Kepolisian dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen Polres Sumbawa Barat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan TNI dalam mengantisipasi serta memitigasi dampak kekeringan yang berpotensi melanda masyarakat.
“Polres Sumbawa Barat siap mendukung penuh langkah-langkah strategis Pemda KSB dan BPBD, baik dalam pemetaan wilayah terdampak, penyaluran bantuan air bersih, hingga menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif selama masa penanganan darurat kekeringan ini,” ujar Kasi Humas IPTU Anak Agung Made Subrata.
Rangkaian kegiatan rakor diawali dengan pembukaan oleh Sekda KSB, dilanjutkan dengan arahan Asisten 3, serta paparan teknis terkait kondisi ketersediaan air dan logistik oleh Kabag Darlog BPBD KSB. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sumbawa Barat beserta perwakilan Kodim 1628/SB turut memberikan arahan dan kesiapan dukungan personel maupun sarana prasarana.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab, serta penyerapan aspirasi dari peserta rakor sebelum ditutup dengan pembulatan poin-poin hasil kesepakatan oleh Sekda KSB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…