Berita

Polres Loteng Sambangi Obyek Wisata di Kuta Mandalika Pasca MotoGP 2025

×

Polres Loteng Sambangi Obyek Wisata di Kuta Mandalika Pasca MotoGP 2025

Share this article

Lombok Tengah – Pasca perhelatan ajang internasional MotoGP Mandalika 2025, Polres Lombok Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga situasi kamtibmas di kawasan obyek wisata Kuta Mandalika, Minggu (12/10).

“Setelah event besar seperti MotoGP, biasanya kawasan wisata tetap ramai oleh wisatawan yang memperpanjang masa liburannya. Karena itu kami hadir untuk memberikan rasa aman serta memastikan aktivitas masyarakat dan wisatawan berjalan lancar,” ujar Kasi Humas IPTU L. Brata Kusnadi.

Dalam kegiatan tersebut, Personel juga menyambangi para pelaku usaha, petugas parkir, dan masyarakat sekitar untuk memberikan imbauan agar bersama-sama menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan wisata. Selain itu, turut mengingatkan para pengunjung agar berhati-hati dalam memarkir kendaraan dan tidak meninggalkan barang berharga di tempat umum.

Brata menambahkan, kegiatan sambang ini juga merupakan upaya Polres Lombok Tengah dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Mandalika yang kini menjadi salah satu destinasi unggulan nasional.

“Kami ingin memastikan Mandalika tetap aman, nyaman, dan tertib sehingga wisatawan merasa betah dan ingin kembali berkunjung,” tambahnya.

Patroli dan sambang di kawasan wisata ini akan terus dilaksanakan secara rutin, terutama di akhir pekan menjelang libur, sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…