Berita

Polda Metro Jaya Pastikan Tak Ada Aksi Mogok Makan Tahanan

×

Polda Metro Jaya Pastikan Tak Ada Aksi Mogok Makan Tahanan

Share this article

 

Jakarta. Polda Metro Jaya memastikan seluruh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya dalam kondisi baik dan dipenuhi kebutuhannya. Tidak terkecuali Delpedro dan sejumlah aktivis yang tsrlibat dugaan provokasi aksi anarkis.

Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali pun membantah adanya aksi mogok makan para tahanan tersebut. Sebab, makan tahanan tetap diberikan 3 kali sehari

“Untuk makan sendiri, didalam itu (rutan), tiga kali sehari dan sudah dilakukan pengecekan oleh ahli gizi, jadi sangat-sangat terperhatikan. Jadi, untuk para tersangka ini, dari awal pun datang, kami, saya, khususnya Direktur, selalu menjaga mereka dengan baik. Jadi, kalau ada yang mengatakan saat ini ada yang mogok makan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, kami pastikan kembali tidak ada yang mogok makan,” jelasnya, Jumat (19/9/25).

Ia menambahkan, terdapat juga CCTV di setiap sel tahanan untuk memantau aktivitas tahanan 24 jam. Dari pantauan CCTV, menurutnya, tidak terlihat adanya aksi mogok makan.

“Karena kami memasang seluruh sel tahanan itu menggunakan CCTV dan itu terlihat 24 jam. Dan makanan-makanan yang kami siapkan dari pagi, siang, sore, itu selalu terkonsumsi dengan baik. Tidak ada yang tersisa,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…