Berita

Polres Bima Kota Beri Pengamanan Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Kabupaten Bima

×

Polres Bima Kota Beri Pengamanan Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Kabupaten Bima

Share this article

Kota Bima, NTB (18 September 2025) – Polres Bima Kota bersama jajaran Polsek dan unsur Pemerintah Kabupaten Bima melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Bima, Kamis (18/9/2025).

Pengamanan diawali dengan apel gabungan pukul 08.10 WITA yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si. Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa pengamanan harus dilakukan dengan pendekatan humanis, disiplin, serta tanpa membawa senjata api maupun senjata tajam. Selain itu, personel diminta untuk cepat merespons apabila terjadi eskalasi di lapangan.

Kapolres juga menempatkan pasukan di sejumlah titik strategis sekitar Gedung DPRD serta di lokasi-lokasi lain yang menjadi sasaran aksi, yakni Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Kantor Bupati Bima.

Aksi unjuk rasa kali ini datang dari Forum Gerakan Madrasah Swasta Kabupaten dan Kota Bima. Mereka menyuarakan aspirasi terkait belum adanya kejelasan status guru-guru madrasah swasta dalam pendataan Kementerian PANRB dan BKN Pusat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepolisian melalui Kapolres Bima Kota mengimbau massa aksi agar menyampaikan pendapat dengan tertib, tidak terprovokasi isu negatif, serta menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat maupun merusak fasilitas umum.

“Polres Bima Kota bersama seluruh instansi terkait siap menjamin keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tegas Kapolres.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar lokasi aksi terpantau aman dan kondusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…