Berita

Bhabinkamtibmas Desa Ta’a Laksanakan Pemantauan Lahan Pertanian Warga, Dukung Program Ketahanan Pangan

×

Bhabinkamtibmas Desa Ta’a Laksanakan Pemantauan Lahan Pertanian Warga, Dukung Program Ketahanan Pangan

Share this article

Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Bhabinkamtibmas Desa Ta’a Polsek Kempo BRIPKA Ibrahim melaksanakan kegiatan pemantauan langsung terhadap lahan pertanian milik warga di Dusun Permata Hijau, Desa Ta’a, pada Rabu (30/07) pukul 10.10 WITA.

Kegiatan ini menyasar lahan pertanian milik Bapak Ketut Supartha, seluas sekitar 1 hektar, yang telah ditanami jagung varietas NK Sumo dengan usia tanam mencapai 30 hari. Penanaman dilakukan sesuai pola tanam kuartal ke-3 tahun 2025.

Kapolsek Kempo IPDA Jubaidin menjelaskan bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam sektor pertanian merupakan bagian dari pendekatan Polri yang humanis dan proaktif terhadap isu-isu strategis masyarakat, salah satunya ketahanan pangan.

“Kami mendorong seluruh jajaran Bhabinkamtibmas untuk terus aktif berperan dalam program-program masyarakat, termasuk pertanian. Kehadiran anggota kami di lapangan tidak hanya untuk menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga memberikan semangat dan dukungan kepada para petani agar terus produktif,” ujar IPDA Jubaidin.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, dan Polri memiliki peran penting dalam memastikan seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan aktivitas produksinya dengan aman dan lancar.

Dengan dilaksanakannya pemantauan secara rutin, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membangun sinergitas yang solid antara aparat kepolisian dan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah hukum Polsek Kempo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…