Berita

Polda NTB Gelar Rakernis Penyusunan Anggaran 2026, Dorong Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Transparan

×

Polda NTB Gelar Rakernis Penyusunan Anggaran 2026, Dorong Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Transparan

Share this article

 

Mataram, NTB – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola anggaran yang transparan dan efektif. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyusunan Kertas Kerja, TOR, dan RAB Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Melati Ballroom, Lombok Garden Hotel, Mataram, Rabu (21/05/2025).

Kegiatan dibuka langsung oleh Karo Rena Polda NTB, Kombes Pol. Susilo Setiawan, S.I.K., dan diikuti oleh seluruh Kabagren Polres/ta jajaran Polda NTB serta para operator yang bertugas di bidang perencanaan anggaran.

Dalam sambutannya, Kombes Susilo menekankan pentingnya Rakernis ini sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas personel dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran, guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara maksimal.

“Rakernis ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk mengoptimalkan setiap rupiah anggaran yang dikelola. Tidak hanya pada tahap perencanaan, tapi juga pelaksanaan dan pelaporan agar lebih efektif dan akuntabel,” ujarnya.

Adapun penyusunan kebutuhan anggaran untuk Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan melalui aplikasi E-JAKSTRA, dengan total usulan mencapai Rp1,86 triliun. Rincian usulan tersebut terdiri dari:

Belanja Pegawai: Rp936,17 miliar

Belanja Barang: Rp668,89 miliar

Belanja Modal: Rp263,18 miliar

Dalam penyusunan Pagu Indikatif ini, digunakan baseline dari alokasi anggaran T.A. 2025 tanpa blokir atau automatic adjustment. Karo Rena juga menegaskan bahwa alokasi perjalan dinas (perjaldis) sebesar Rp5,6 miliar tidak diperkenankan mengalami perubahan akun, mengingat adanya atensi khusus dari Presiden RI terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas.

“Kami harap seluruh peserta mengikuti Rakernis ini dengan serius agar dapat meminimalkan kesalahan dan kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan,” tutupnya.

Melalui Rakernis ini, diharapkan Polda NTB dan jajaran mampu menyusun rencana anggaran yang tepat sasaran dan menjadi contoh pelaksanaan anggaran yang efisien dan profesional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…