Berita

Kapolri: Pengguna Super Apps Polri Presisi Meningkat 126% di Tahun 2024

×

Kapolri: Pengguna Super Apps Polri Presisi Meningkat 126% di Tahun 2024

Share this article

 

Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pengguna Super Apps Polri Presisi meningkat signifikan.

“Jumlah pengguna Super Apps Polri Presisi juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu meningkat 126% dari 2.170.033 pada 2023 menjadi 4.907.207 pengguna di tahun 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Kapolri pun memaparkan beberapa fungsi Super Apps ini, seperti membuat SIM Online, SKCK Online hingga Dumas Presisi.

“Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan, termasuk ETLE, SIM Online, SKCK Online, dan Dumas Presisi. Secara keseluruhan, terdapat 2.007.323 layanan yang telah dimanfaatkan, dengan layanan SKCK mendominasi sebanyak 1.948.712 permohonan,” tutur Kapolri.

Ia juga mengungkap aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) juga mencatat capain positif. Jumlah pengguna aplikasi naik 5%.

“Aplikasi SINAR juga mencatat pencapaian positif pada layanan perpanjangan SIM A dan C yang meningkat 14.030 pengguna atau naik 5%, dari 280.446 permohonan di 2023 menjadi 294.476 di 2024,” ujar Kapolri.

Kapolri pun menegaskan bahwa transformasi digital merupakan komitmen Polri. Semata-mata agar pelayanan publik cepat dan transparan.

“Transformasi digital ini menunjukkan komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat era digital, di mana Super Apps Polri Presisi merupakan wujud komitmen Polri untuk untuk mewujudkan pelayanan Polri dalam satu genggaman,” ujar Kapolri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…