Berita

Edukasi Masyarakat Cegah Karhutla, Satbinmas Polres Bima Kabupaten Menggelar Sosialisasi Secara Dor to dor

×

Edukasi Masyarakat Cegah Karhutla, Satbinmas Polres Bima Kabupaten Menggelar Sosialisasi Secara Dor to dor

Share this article

 

 

Satbinmas (Satuan Bimbingan Masyarakat) Polres Bima Kabupaten Polda NTB secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk mencegah kerusakan lingkungan dan dampak buruk bagi kesehatan.

 

Kegiatan yang tergabung dalam pembinaan sosial itu berlangsung pada Rabu 9 September 2026 pukul 09.00. Wita bertempat di wilayah Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.dipimpin oleh Kanit Bintibsos Aiptu Najamuddin dan didampingi dua personil.

Dalam kesempatan itu Aiptu Najamuddin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembakaran lahan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, ekosistem lingkungan, serta mengganggu aktivitas.

 

Selain itu masyarakat juga diingatkan bahwa pembakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi pidana berat berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Hal itu dikemukakan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.M.H., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka

“Kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif akibat Karhutla”. Ujarnya.

Untuk masyarakat juga dihimbau segera melaporkan kepada pihak Polres Bima dengan menghubungi Layanan Call Center 110 apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan aman pungkas Adib menutup rilisnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…