Berita

Tingkatkan Pelayanan Publik, Si Propam Polres Sumbawa Barat Gelar Pengawasan Terpadu di Layanan SIM dan Samsat

×

Tingkatkan Pelayanan Publik, Si Propam Polres Sumbawa Barat Gelar Pengawasan Terpadu di Layanan SIM dan Samsat

Share this article

SUMBAWA BARAT – Guna memastikan pelayanan publik berjalan maksimal, profesional, serta bebas dari praktik pungutan liar (pungli) maupun penyimpangan, Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam) Polres Sumbawa Barat melaksanakan pengawasan mendadak dan standby di area pelayanan SIM serta Gedung Pelayanan Samsat Polres Sumbawa Barat pada Senin (10/08/2026).
Kegiatan pengawasan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Propam Polres Sumbawa Barat beserta personil anggotanya.
Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasi Humas Polres Sumbawa Barat, Iptu Anak Agung Made Subrata, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan transparansi serta mengawal kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan Polres Sumbawa Barat.
“Seksi Propam bertugas melakukan pengecekan mendalam serta mendampingi langsung proses pelayanan publik di ruangan SIM dan Gedung Pelayanan Samsat. Kehadiran personil Propam di lapangan bertujuan untuk mengawasi kinerja personil piket pelayanan administrasi, sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum personil Polri,” tegas Iptu Anak Agung Made Subrata.
Lebih lanjut, Kasi Humas menjelaskan bahwa pengawasan ketat ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta mempermudah masyarakat yang sedang mengurus dokumen kendaraan maupun Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Dengan pengawasan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses administrasi berjalan sesuai aturan prosuder, transparan, dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Selama kegiatan pengawasan dan pemantauan berlangsung di ruangan pelayanan SIM maupun Samsat, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa ditemukan adanya indikasi pelanggaran oleh petugas pelayanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…