Mataram – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Daud A. Gerung, mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk menyikapi dinamika pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat secara bijaksana dengan mengedepankan dialog, komunikasi, dan kepentingan masyarakat.
Menurut Daud, berbagai persoalan yang berkembang, termasuk yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan proses hukum, perlu mendapatkan perhatian bersama. Namun, penyikapan terhadap persoalan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan.
Ia menegaskan, KNPI NTB tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Kritik dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari peran masyarakat sipil, termasuk organisasi kepemudaan. Namun, kritik tersebut harus disampaikan berdasarkan data dan fakta serta diarahkan untuk menghasilkan perbaikan.
«“Kami tetap memberikan perhatian terhadap persoalan yang berkembang. Tetapi kami ingin setiap persoalan diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai karena ingin memperbaiki keadaan, justru muncul persoalan baru yang merugikan masyarakat,” kata Daud.»
Daud juga menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, proses penegakan hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil kesimpulan atau memberikan penilaian terhadap seseorang sebelum proses hukum memperoleh kepastian.
“Kalau ada persoalan hukum, biarkan aparat penegak hukum bekerja. Kita hormati prosesnya. Di sisi lain, pemerintah juga harus tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dan tata kelola pemerintahan terus diperbaiki,” ujarnya.
Terkait kondisi birokrasi di Lombok Barat, Daud mendorong agar evaluasi dilakukan secara objektif dan transparan. Evaluasi, kata dia, harus berorientasi pada perbaikan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, bukan menjadi ruang untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu.
Ia juga meminta kalangan pemuda tidak mudah terseret ke dalam polarisasi akibat persoalan politik maupun pemerintahan. Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis untuk menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol sosial dan upaya menjaga stabilitas daerah.
“Pemuda jangan hanya menjadi penonton, tetapi juga jangan mudah ditarik ke dalam kepentingan yang justru memecah masyarakat. Kita harus kritis, tetapi tetap rasional. Kita mengawasi pemerintah, tetapi pada saat yang sama kita juga harus ikut menjaga daerah,” tegasnya.
Daud menilai komunikasi antara organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus dibangun. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan dapat dibicarakan secara langsung dan dicarikan solusi tanpa harus berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga suasana NTB tetap aman dan kondusif. Daud juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan menghindari penyebaran informasi yang dapat memperkeruh keadaan.
“Pada akhirnya, yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat. Karena itu, mari kita kedepankan komunikasi, persatuan dan solusi. Kritik tetap kita sampaikan, pengawasan tetap kita lakukan, tetapi daerah harus tetap aman dan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari dinamika yang berkembang,” pungkas Daud.
