Berita

Jaga Kondusivitas Kawasan Pesisir, Sat Polairud Polres Lombok Utara Gelar Patroli Hotspot di Pelabuhan Bangsal

×

Jaga Kondusivitas Kawasan Pesisir, Sat Polairud Polres Lombok Utara Gelar Patroli Hotspot di Pelabuhan Bangsal

Share this article

 

LOMBOK UTARA — Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Lombok Utara menggelar patroli hotspotdi kawasan Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (12/9/2026).

Kegiatan preventif ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di area pintu masuk utama penyeberangan tetap aman dan kondusif.

Kasat Polairud Polres Lombok Utara menyampaikan bahwa patroli yang dimulai pada pukul 11.00 WITA ini difokuskan pada titik-titik keramaian dan mobilitas warga di sekitar dermaga. Kehadiran personel di lapangan bertujuan langsung untuk memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat lokal, pelaku usaha, maupun wisatawan yang sedang beraktivitas.

“Patroli hotspot ini merupakan langkah rutin yang ditingkatkan guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas di wilayah pesisir. Kami ingin memastikan aktivitas masyarakat dan arus penyeberangan berjalan tertib tanpa ada kendala,” ujarnya.

Hingga berakhirnya kegiatan, situasi di kawasan Pelabuhan Bangsal terpantau aman, lancar, dan terkendali. Sat Polairud Polres Lombok Utara berkomitmen untuk terus mengintensifkan patroli serupa secara berkala demi menjamin stabilitas keamanan di seluruh wilayah hukum perairan Lombok Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…