Berita

Respons Cepat Aduan Warga, SPKT Polres Bima Kota Datangi TKP Dugaan Penganiayaan

×

Respons Cepat Aduan Warga, SPKT Polres Bima Kota Datangi TKP Dugaan Penganiayaan

Share this article

Kota Bima, NTB – Personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bima Kota bersama piket fungsi turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana penganiayaan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 28 Agustus 2026, sekitar pukul 18.25 Wita, bertempat di Jalan Pelita, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Kapolres Bima Kota AKBP MUBIARTO, S.I.K., M.M., melalui PAMAPTA II IPDA I MADE PUJA ADNYANA, S.H., menjelaskan bahwa personel SPKT bersama piket fungsi segera merespons informasi dan aduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan.

“Personel Pamapta II bersama piket fungsi menindaklanjuti informasi atau aduan masyarakat dengan mendatangi langsung TKP untuk memastikan situasi serta melakukan langkah-langkah kepolisian yang diperlukan,” jelas IPDA I MADE PUJA ADNYANA.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan penanganan awal terhadap kejadian tersebut serta mengamankan para pihak yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana penganiayaan untuk mencegah terjadinya aksi lanjutan.

Petugas juga melakukan koordinasi dan pendataan awal terkait kejadian sebagai bagian dari proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kapolres Bima Kota menegaskan bahwa setiap laporan maupun aduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh jajaran Polres Bima Kota sebagai bentuk respons cepat kepolisian dalam memberikan rasa aman dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

“Polres Bima Kota berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap setiap laporan masyarakat serta memastikan setiap permasalahan ditangani secara profesional sesuai prosedur,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…