Berita

Polres Bima Kota Gelar Penjualan Beras SPHP, Dukung Ketahanan Pangan dan Bantu Masyarakat

×

Polres Bima Kota Gelar Penjualan Beras SPHP, Dukung Ketahanan Pangan dan Bantu Masyarakat

Share this article

Kota Bima, NTB – Polres Bima Kota melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) melaksanakan kegiatan penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA tersebut dilaksanakan di wilayah Kelurahan Paruga dan Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, serta di Primkopol Polres Bima Kota. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Polres Bima Kota dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Kapolres Bima Kota AKBP MUBIARTO, S.I.K., M.M., melalui Kasat Binmas Polres Bima Kota IPTU Agus Supriyanto menjelaskan, kegiatan penjualan beras SPHP tersebut dilaksanakan oleh pihak Polres Bima Kota bersama personel Sat Binmas sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Kegiatan ini bertujuan membantu Bulog dalam mengoptimalkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung hasil panen kelompok tani lokal di wilayah Kota dan Kabupaten Bima,” jelas IPTU Agus Supriyanto.

Selain mendukung hasil pangan lokal, penjualan beras SPHP juga diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok, khususnya beras, dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas medium.

Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Kehadiran beras SPHP diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga ketersediaan pangan di tengah masyarakat.

Kasat Binmas menambahkan bahwa Polres Bima Kota akan terus mendukung berbagai program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

“Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut berperan dalam mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…