Berita

Polres Bima Kabupaten Menggelar Apel kesiap siagaan pengamanan aksi unjuk rasa, antisipasi kontinjensi, dan penanganan karhutla

×

Polres Bima Kabupaten Menggelar Apel kesiap siagaan pengamanan aksi unjuk rasa, antisipasi kontinjensi, dan penanganan karhutla

Share this article

 

 

Kepolisian Resor Bima Kabupaten Polda NTB menggelar Apel kesiap siagaan pengamanan aksi unjuk rasa, antisipasi kontinjensi, dan penanganan karhutla diwilayah hukumnya.

 

Apel yang berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 itu dipimpin oleh Wakapolres Bima Kompol Sopyan Hadi S.H., bertempat di lapangan Mako Polres Bima Kabupaten pukul 07.30.Wita.

 

Kegiatan tersebut melibatkan 250 orang personel dari berbagai satuan fungsi dan Satker serta ASN lingkup Mapolres Bima Kabupaten

 

Dalam amanatnya Wakapolres Kompol Sopyan Hadi S.H., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan apel kesiapsiagaan di laksanakan dalam rangka mengantisipasi adanya rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

 

Lanjutnya, apel ini merupakan langkah imbangan Polres Bima Kabupaten untuk mengatasi adanya unjuk rasa serupa diwilayah hukum Polres Bima Kabupaten.

“Apel ini untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana (sarpras), dan penguatan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi dinamika keamanan serta potensi bencana alam”. Ujarnya.

Untuk itu Kompol Sopyan Hadi SH. menekankan seluruh personel menjaga kesehatan, tetap tetap semangat
dan tetap solid.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan aman pungkas Adib menutup rilisnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…