Berita

Tim Biddokkes Polda NTB Beri Layanan Kesehatan untuk Warga Terdampak Bencana di Ende

×

Tim Biddokkes Polda NTB Beri Layanan Kesehatan untuk Warga Terdampak Bencana di Ende

Share this article

 

Ende— Tim Biddokkes Polda NTB terus bergerak membantu warga di Nusa Tenggara Timur (NTT). Personel yang mendapat penugasan BKO Kemanusiaan NTT, Selasa (25/8/2026), memberikan pelayanan kesehatan di Posko Kesehatan Polri, Maokaro, Kabupaten Ende.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., melalui keterangan persnya mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari misi kemanusiaan Polri, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Tim Biddokkes Polda NTB terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Posko Kesehatan Polri Maokaro, Kabupaten Ende,” kata Kombes Kholid.

Dikatakan, kegiatan dimulai sekitar pukul 15.00 WIT dan berlangsung hingga selesai. Selain melayani warga, personel Biddokkes Polda NTB juga menyiapkan agenda Bhakti Kesehatan dalam rangka kunjungan Ketua Bhayangkari di Posko Maokaro.

“Kegiatan personel mencakup persiapan Bhakti Kesehatan untuk kunjungan Ibu Ketua Bhayangkari serta pelayanan kesehatan di Posko Kesehatan Polri,” ujar Kholid.

Kehadiran tim kesehatan Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu kebutuhan medis warga, sekaligus memperkuat respons kemanusiaan Polri di wilayah terdampak.

“Kami ingin kehadiran personel Biddokkes Polda NTB, bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung seluruh rangkaian tugas kemanusiaan di NTT,” tuturnya.

Kombes Kholid menegaskan, personel Biddokkes Polda NTB tetap siap menjalankan tugas kemanusiaan, selama mendapat penugasan di NTT. “Tugas kemanusiaan ini kami jalankan dengan niat tulus untuk membantu masyarakat. Personel akan terus memberikan pelayanan secara maksimal,” ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…