Berita

Cegah Judi Online di Internal Polri, Propam Polres Bima Kota Periksa Handphone Personel

×

Cegah Judi Online di Internal Polri, Propam Polres Bima Kota Periksa Handphone Personel

Share this article

Kota Bima, NTB – Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Bima Kota melaksanakan Operasi Penegakan, Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktiblin) terhadap personel Polres Bima Kota. Kegiatan tersebut sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin, khususnya yang berkaitan dengan judi online dan pinjaman online.

Kegiatan Opsgaktiblin dilaksanakan pada Jumat, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 08.20 WITA, bertempat di Mako Polres Bima Kota, dengan sasaran personel Sat Lantas Polres Bima Kota.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasi Propam Polres Bima Kota IPTU I Gusti Lanang Weda S., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri.

“Opsgaktiblin ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh personel, termasuk keterlibatan dalam aktivitas judi online maupun pinjaman online,” jelas IPTU I Gusti Lanang Weda S.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sipropam melakukan pemeriksaan terhadap handphone personel Sat Lantas Polres Bima Kota sebagai bagian dari pengawasan internal. Pemeriksaan dilakukan terkait indikasi penggunaan aplikasi atau aktivitas yang berkaitan dengan judi online dan pinjaman online.

Kegiatan ini juga mengacu pada Surat Telegram Kapolri tertanggal 7 November 2024 tentang Pencegahan dan Penindakan Judi Online di Internal Polri.

Opsgaktiblin dipimpin langsung oleh Kasi Propam Polres Bima Kota IPTU I Gusti Lanang Weda S., didampingi personel Sipropam Polres Bima Kota.

Melalui kegiatan tersebut, Sipropam Polres Bima Kota menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin, integritas dan profesionalisme personel. Pengawasan secara rutin diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh personel untuk mematuhi ketentuan dan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…