Berita

Kapolri dan Menko Pangan Panen Raya Bawang Putih di Sembalun

×

Kapolri dan Menko Pangan Panen Raya Bawang Putih di Sembalun

Share this article

 

Lombok Timur – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto berkunjung ke Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka datang dalam rangka panen raya bawang putih sekaligus ground breaking pembangunan gudang penyangga bawang putih di Sembalun, Rabu (19/8/2026).

Program pengembangan bawang putih tersebut merupakan bagian dari langkah Satgas Pangan Polri dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Program itu sesuai dengan arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Hingga Juli 2026, luas tanaman bawang putih di wilayah Sembalun telah mencapai sekitar 534 hektare dengan varietas Sangga Sembalun dan Lumbu Putih. Produktivitas kedua varietas tersebut tercatat rata-rata mencapai 20 hingga 25 ton per hektare.

Pada Juli 2026, Satgas Pangan Polri juga telah melaksanakan panen raya pada lahan seluas 105 hektare. Hingga saat ini, proses panen telah mencapai sekitar 76 persen atau setara 73,5 hektare dengan total produksi mencapai 1.470 ton.

Pengembangan komoditas tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketersediaan bawang putih dalam negeri, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi petani serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.

“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat dan petani kita sejahtera, dan bangsa Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negerinya sendiri,” ucap Listyo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…