Berita

Wakapolres Bima Kota Hadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tingkat Kabupaten Bima

×

Wakapolres Bima Kota Hadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tingkat Kabupaten Bima

Share this article

Bima, NTB – Wakapolres Bima Kota Kompol Dedy Supriyadi, S.H., mewakili Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2026.

Upacara tersebut dilaksanakan pada Senin, 17 Agustus 2026, sekitar pukul 08.40 Wita, bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima, Jalan Soekarno Hatta No. 1 Woha Bima, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” dan dipimpin langsung oleh Bupati Bima Ady Mahyudi, S.E.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 2.000 peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI-Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen lainnya.

Kehadiran Wakapolres Bima Kota dalam upacara tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan Polri terhadap nilai-nilai perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan serta keamanan dan ketertiban.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan gotong royong dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Seluruh rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2026 berlangsung dengan khidmat, aman, dan lancar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…