Berita

Patroli KRYD, Polsek Woha Pantau Aktivitas Masyarakat dan Cegah Potensi Guankamtibmas di wilayah Hukumnya

×

Patroli KRYD, Polsek Woha Pantau Aktivitas Masyarakat dan Cegah Potensi Guankamtibmas di wilayah Hukumnya

Share this article

 

 

Patroli KRYD guna mencegah terjadinya Aksi Guankamtibmas yang meresahkan masyarakat terus dilaksanakan oleh Polsek Woha Polres Bima Kabupaten Polda NTB.Kamis malam (02/04/26) sekira pukul 22.00 WITA.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh piket SPKT I Polsek Woha ini untuk mencegah terjadinya berbagai Guankamtibmas dan memantau aktivitas masyarakat di malam hari

Untuk itu tim patroli yang dikendalikan oleh Kapolseknya AKP Muhtar terus menerus melakukan patroli di beberapa tempat keramaian serta lokasi strategis yang di anggap rawan.

Adapun rute patroli dengan metode mobile itu dimulai dari Desa Tente, Desa Nisa, Desa Naru, Desa Tenga hingga Desa Waduwani

“Mencegah Aksi Kriminalitas dan mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif tidak saja tugas Kepolisian akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen”.Kata Kapolres Bima AKBP M.Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.,MH. sebagaimana diulas Kasi Humas AKP Adib.

Selain melakukan patroli petugas juga mengedukasi masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Lanjutnya, aksi balapan liar, begal, 3C, peredaran gelap narkoba tawuran dan lainnya menjadi fokus utama dalam patroli tersebut.

Hingga berakhirnya kegiatan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Woha dilaporkan dalam keadaan Kondusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…