Lombok Barat, NTB – Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang pergantian tahun, Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat melakukan langkah proaktif di lapangan. Melalui Tim Satgas Pengendalian Harga Beras, pihak kepolisian menggelar inspeksi mendadak dan pemantauan intensif terhadap distribusi serta harga beras di sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Lombok Barat.
Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 26 Desember 2025 ini menyasar pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat ekonomi masyarakat. Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk mengantisipasi adanya fluktuasi harga yang tidak wajar serta mencegah praktik spekulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Peninjauan Langsung di Pasar Tradisional Gerung
Fokus utama pemantauan kali ini dilakukan di Pasar Tradisional Gerung. Tim Satgas Pangan Polres Lombok Barat melakukan pengecekan mendetail terhadap ketersediaan dan harga jual berbagai jenis beras, mulai dari kualitas Medium, Premium, hingga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Berdasarkan hasil pemantauan di tingkat pengecer, ditemukan bahwa harga beras masih berada dalam koridor Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Beras premium tercatat dijual dengan harga Rp14.500 per kilogram, sementara beras kualitas medium berada di angka Rp13.500 per kilogram. Adapun untuk beras SPHP, para pedagang melepas ke konsumen dengan harga Rp12.000 per kilogram.
Kapolres Lombok Barat melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran personel kepolisian di tengah pasar bertujuan untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain dengan harga di atas ketentuan.
“Kami telah melaksanakan kegiatan pengendalian harga beras bersama Tim Satgas Pangan. Fokus utama kami adalah menjamin masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga yang sesuai aturan pemerintah,” ungkap AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata dalam pernyataan resminya.
Penegakan Aturan dan Sanksi Bagi Pelaku Usaha
Meski hasil pantauan saat ini menunjukkan tren yang stabil dan sesuai aturan, Polres Lombok Barat tidak lantas mengendurkan pengawasan. Pihak kepolisian menyatakan akan melakukan pengawasan melekat selama tujuh hari ke depan terhadap para pedagang dan pelaku usaha di wilayah tersebut.
AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran di kemudian hari. Komitmen ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan menjaga kondusivitas ekonomi daerah.
“Kami memberikan imbauan sekaligus pengawasan ketat. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan masih ditemukan adanya pedagang yang menjual beras di atas HET, kami akan menindaklanjuti dengan memberikan teguran keras hingga rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha tersebut,” tegas AKP Lalu Eka Arya.
Pendalaman Rantai Distribusi dan Kelancaran Pasokan
Selain menyasar pedagang eceran, Satgas Pangan Polres Lombok Barat juga berencana melakukan penelusuran lebih dalam ke tingkat distributor dan produsen. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi jika ada hambatan dalam rantai pasok atau praktik harga yang tidak wajar sebelum sampai ke tangan pengecer.
Langkah preventif ini diharapkan mampu menutup celah bagi para spekulan yang mencoba memanfaatkan situasi pasar. Penyelidikan terhadap produsen atau distributor menjadi krusial agar beban harga tidak dibebankan kepada pengecer kecil yang bersentuhan langsung dengan warga.
“Rencana tindak lanjut kami adalah melakukan pendalaman kepada produsen maupun distributor. Kami ingin memastikan apakah mereka menjual beras kepada toko pengecer sesuai ketentuan atau justru di atas harga HET. Semua titik dalam rantai distribusi akan kami periksa,” tambahnya.
Sejauh ini, situasi di lapangan dilaporkan aman dan terkendali. Para pedagang di Pasar Gerung menyambut baik kehadiran satgas karena memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam bertransaksi. Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan praktik penimbunan atau lonjakan harga yang mencurigakan agar segera bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
