Berita

Cegah Penyimpangan, Sstgas Migas Unit Tipidter Satreskrim Polres Bima di Terjunkan Mengecek Harga Eceran Tertinggi/ HET

×

Cegah Penyimpangan, Sstgas Migas Unit Tipidter Satreskrim Polres Bima di Terjunkan Mengecek Harga Eceran Tertinggi/ HET

Share this article

 

‎Satuan Tugas (Satgas Migas) Polres Bima Polda NTB melaksanakan pengecekan,Monitoring dan Evaluasi (monev) ketersediaan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Kabupaten Bima.

Kegiatan yang dikendalikan oleh Kasat Reskrim Polres Bima AKP Abdul Malik SH dan pimpin oleh Kanit Tipidter Ipda Binawan Kharismmi pada Kamis (18/09/25) kemarin.

Pengecekan tersebut dilaksanakan guna mencegah adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga migas berikut dengan pengecekan batas harga eceran tertinggi (HET) yang berdampak pada situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bima.

Kegiatan itu diawali di SPBE PT Elnusa Petrofin, dalam pengecekan sudah sesuai standar Operasional dan tidak ditemukan adanya penyimpangan serta stok untuk pengisian dan penyaluran ke agen terpenuhi.

Setelah itu Satgas Migas Polres Bima juga mendatangi PT Mitra Jaya Migas.dsn menjelaskan kepada manager PT. Mitra Jaya Migas selaku salah satu agen resmi area bima kabupaten terkait Dasar Tugas dan peranan SATGAS MIGAS guna pengawasan dan penindakan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah hukum polres bima kabupaten.

‎Tidak hanya itu untuk mencegah ada penjual diatas atau melampaui HET melakukan pengecekan secara Random dengan metode mobile di seluruh pangkalan oleh Agen di wilayah hukum Polres Bima Kabupaten.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasatreskrim AKP Abdul Malik SH menjelaskan Satgas Migas ini di bentuk guna Mencegah penyimpangan terkait Migas dan penjualan melampaui HET di wilayah hukum Polres Bima ima Kabupaten

“Kami akan menindak tegas kepada siapapun yang melakukan penyimpangan serta bagi agen atau pengecer nakal yang menjual melampaui HET yang dapat merugikan masyarakat”. Tegas Pria Bermelati dua itu.

Untuk itu Orang nomor satu di jajaran Kepolisian Resor Bima itu juga menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui adanya pelanggaran terkait HET agar segera melaporkan ke Pihak Kepolisian.

“Laporkan atau informasi kepada kami dan akan kami usut serta menindak tegas para pelaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”Tegas Kapolres.

Lanjutnya dengan adanya komunikasi dan koordinasi seluruh pihak Insa ini semua dapat kita cegah atau kita tindak Tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…