Berita

Patroli Skala Besar Polres Lombok Barat, Antisipasi Gangguan Keamanan

×

Patroli Skala Besar Polres Lombok Barat, Antisipasi Gangguan Keamanan

Share this article
Polres Lombok Barat Intensifkan Patroli, Pastikan Kondisi Tetap Kondusif

Lombok Barat – Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat, Polda NTB, menggelar patroli skala besar di wilayah hukumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan menyasar sejumlah kantor pemerintahan dan objek vital di Kabupaten Lombok Barat.

Patroli Skala Besar Demi Kamtibmas Kondusif

Patroli yang berlangsung pada Selasa, 2 September 2025, mulai pukul 15.00 WITA, ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Lombok Barat, AKP I Putu Wirawan, S. Adm., M.I.Kom., dengan melibatkan personel dari Satuan Samapta (Sat Samapta). Dalam kegiatan tersebut, tim patroli mendatangi Kantor Bupati Lombok Barat dan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat, serta beberapa lokasi objek vital lainnya yang tersebar di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Menurut AKP I Putu Wirawan, patroli ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Lombok Barat. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh area, terutama lokasi strategis seperti kantor pemerintahan dan objek vital, tetap aman dari potensi tindak kejahatan,” ujar AKP Wirawan. “Kehadiran kami di lapangan adalah wujud nyata dari upaya preventif dan represif Polri sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat.”

Fokus pada Pencegahan dan Pengayoman

Kegiatan patroli ini tidak hanya berfokus pada patroli fisik, tetapi juga membangun interaksi dengan masyarakat dan petugas keamanan di lokasi yang dikunjungi. Personel Sat Samapta secara aktif memberikan imbauan kamtibmas dan memastikan bahwa sistem keamanan di lokasi tersebut berjalan dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, mulai dari pencurian hingga gangguan keamanan lainnya.

Selain melakukan patroli di area perkantoran, tim juga menyisir jalan-jalan utama dan titik-titik keramaian yang berpotensi menjadi sasaran pelaku kejahatan. Dengan kehadiran polisi secara langsung di tengah-tengah masyarakat, diharapkan rasa aman dan nyaman dapat tercipta, sehingga aktivitas sehari-hari warga tidak terganggu.

“Kehadiran kami di tengah masyarakat memiliki peran ganda. Selain untuk pencegahan, kami juga ingin masyarakat merasa aman dan terlindungi,” tutur AKP Wirawan. “Ini adalah bagian dari strategi kami untuk menciptakan situasi yang kondusif, di mana masyarakat bisa beraktivitas tanpa rasa khawatir.”

Kemitraan dengan Masyarakat Kunci Keberhasilan

Dalam menjalankan tugasnya, Polres Lombok Barat selalu menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Kemitraan ini menjadi kunci utama dalam menjaga kamtibmas. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk kejanggalan atau tindak kejahatan yang mereka lihat kepada pihak kepolisian terdekat.

“Patroli skala besar ini akan terus kami laksanakan secara rutin. Kami berharap sinergi antara Polri dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik,” tambah AKP Wirawan. “Karena menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama.”

 

Hingga patroli selesai, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Barat dilaporkan tetap aman dan terkendali. Langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat terus memberikan dampak positif bagi keamanan seluruh warga di Kabupaten Lombok Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…