Berita

Implementasi Program Prioritas Presiden RI, Kapolres Bima Pimpin Penanaman Jagung Kuartal III di Pondok Pesantren Al-Wafa.

×

Implementasi Program Prioritas Presiden RI, Kapolres Bima Pimpin Penanaman Jagung Kuartal III di Pondok Pesantren Al-Wafa.

Share this article

 

 

Kepala Kepolisian Resor Bima Polda NTB AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., memimpin kegiatan penanaman jagung pada Kuartal III di pondok pesantren Al-Wafa.pada Rabu (06/08/25) pagi tadi.

Lahan seluas 1 hektare yang di kelola oleh Pondok Pesantren Al-Wafa yang berlokasi di Desa Dadibau dusun Godo Kecamatan Woha itu di ubah menjadi lahan produktif untuk di tanami jagung

Kegiatan yang di gagas oleh Kapolres Bima ini merupakan bagian dari upaya Polri mendukung program swasembada pangan nasional, khususnya dalam produksi jagung.

Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren, yang menunjukkan adanya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, yaitu kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor dengan melibatkan seluruh unsur tidak terkecuali salah satunya Pondok Pesantren.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh
Pengasuh Pondok Ponpes Al-Wafa, Ketua umum DPP BMWI Dr.Syamsul Hidayah S.Kep.,M.Kep.
Dinas Pertanian Kabupaten Bima,
Wa danyon C Pelopor Satbrimob Polda
Danramil Woha, Wakapolres Bima
Para PJU Polres Bima
dan pemerintah Desa setempat.

Penanaman jagung Kuartal 3 itu mendapatkan apresiasi dari para santri dan masyarakat sekitar Tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…