Berita

Polres Loteng Tingkatkan Sinergi dengan Pemerintah Desa Ciptakan Kamtibmas Kondusif.

×

Polres Loteng Tingkatkan Sinergi dengan Pemerintah Desa Ciptakan Kamtibmas Kondusif.

Share this article

Lombok Tengah, NTB – Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah terus memperkuat hubungan baik dengan pemerintah desa guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini terlihat dari kegiatan kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Jero Puri, AIPDA IKM Wisnawan, pada Kamis, 31 Juli 2025.

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Desa Jero Puri ini bertujuan untuk menjalin komunikasi langsung dengan para staf dan perangkat desa. Dalam kesempatan tersebut, AIPDA IKM Wisnawan mengimbau seluruh perangkat desa untuk bersama-sama menjaga keamanan dan meningkatkan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif di wilayah Desa Jero Puri.

“Sinergi antara Polri dan perangkat desa sangat penting untuk memastikan lingkungan yang aman bagi seluruh warga,” ujar AIPDA IKM Wisnawan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sebagai salah satu kunci untuk menciptakan desa yang maju dan tertib.

Kegiatan ini disambut baik oleh staf dan perangkat desa yang hadir, menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang damai. Hasil dari kunjungan ini adalah terjalinnya kerja sama yang lebih solid antara Polres Lombok Tengah, khususnya Bhabinkamtibmas, dengan pemerintah Desa Jero Puri. Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam upaya preventif dan penanganan masalah keamanan di tingkat desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…