Berita

Singkong Berbuah Damai: Pelaku dan Korban Sepakat Berdamai di Polsek Kempo

×

Singkong Berbuah Damai: Pelaku dan Korban Sepakat Berdamai di Polsek Kempo

Share this article

Dalam semangat menegakkan hukum yang berkeadilan dan mengedepankan penyelesaian persuasif, Polsek Kempo kembali menunjukkan wajah humanisnya. Kasus dugaan pencurian singkong yang sempat dilaporkan oleh warga Desa Kempo berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi atau restorative justice pada Jumat, 18 Juli 2025, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Mapolsek Kempo.

Kapolsek Kempo IPTU JUBAIDIN melalui Unit Reskrim menyampaikan bahwa mediasi ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP/B/03/VII/2025/SPKT/Polsek Kempo/Polres Dompu/Polda NTB atas laporan warga bernama Agus terkait pencurian hasil kebun berupa singkong. Terduga pelaku diketahui bernama Ikraman, yang merupakan warga setempat.

Dalam forum mediasi yang difasilitasi Polsek, pelaku mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada korban. Menyaksikan penyesalan pelaku secara langsung, korban menyatakan kesediaannya untuk memaafkan, bahkan memilih menempuh jalur damai daripada proses hukum.

“Ini bukti bahwa pendekatan restoratif bisa menciptakan penyelesaian yang lebih sejuk, tanpa harus menambah beban hukum pada persoalan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” ujar petugas dari Unit Reskrim Polsek Kempo.

Kesepakatan damai ini kemudian dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak. Penyelesaian ini tidak hanya menghindarkan pelaku dari proses hukum, tetapi juga menjadi contoh konkret bahwa mediasi dapat meredam potensi konflik sosial sejak dini.

Polsek Kempo terus mendorong upaya penyelesaian perselisihan melalui dialog dan kekeluargaan, selama tidak menyangkut tindak pidana berat atau merugikan publik secara luas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…