Berita

Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani

×

Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani

Share this article

 

Jawa Tengah. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok tani di Grobogan, Jawa Tengah. Penyerahan itu dilakukan bersamaan dengan acara penanaman jagung serentak yang dihadiri Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Pertanian Andi Amran.

Menteri Raja Juli juga memberikan bantuan atau hibah kepada para kelompok tani. Ia pun berdialog interaktif dengan Polda Sulawesi Utara (Sulut) yang melakukan penanaman jagung di lahan seluas 18 hektare di Lahan Perhutan Sosial.

Diketahui, penanaman jagung kuartal III di lahan seluas 795.339,53 hektare yang tersebar di 36 wilayah Indonesia. Secara simbolis, Kapolri memimpin penanaman jagung di wilayah Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, Jawa Tengah.

Di lahan yang berada di area wilayah hukum Polda Jawa Tengah itu memiliki luas 38.750,14 hektare, terdiri dari 36.287 hektare lahan produktif serta 2.463,14 hektare lahan perhutanan sosial dan akan dikelola para petani binaan polres hingga polsek. Total 220 petani akan terlibat dalam penanaman dan perawatan jagung tersebut hingga masa panen tiba.

“Pada kuartal III tahun 2025, dilakukan penanaman pada lahan seluas 168.432,23 Hektar, terdiri dari 117.510,29 Hektar lahan perhutanan sosial yang sudah ditanami, serta 48.082,40 Hektar lahan produktif dan 2.839,54 Hektar lahan perhutanan sosial yang akan dilakukan penanaman pada hari ini,” ujar Kapolri dalam sambutannya, di Jawa Tengah, Rabu (9/7/25).

Menurut Kapolri, penanaman jagung ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Inhutani dan Perhutani. Kolaborasi antar stakeholder, kementerian, dan lembaga terkait ini dilakukan demi mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

“Saat ini terdapat potensi lahan seluas 795.339,53 hektare, di mana 301.672,049 hektare di antaranya merupakan lahan perhutanan sosial. Dan total potensi lahan tersebut 431.233,36 hektare telah ditanami,” ungkap Kapolri.

Ditegaskan Kapolri, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui keterlibatan pada setiap tahapan, mulai dari pencarian lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen. Selain itu, Polri memberikan dukungan operasional secara bertahap kepada penyuluh pertanian lapangan berupa 500 unit alat penguji kesuperan tanah, serta kepada kelompok tani dan koperasi 89 unit alat pemipil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, dan 93 unit alat pengering.

Tidak hanya itu, ujar Jenderal Sigit, Polri saat ini juga membangun 18 kudang pangan Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 18.000 ton. Kapolri menyadari bahwa masih perlu kapasitas yang lebih banyak lagi ke depannya.

“Proyeksi akan selesai bulan Agustus 2025. Ke depan pada 18 gudang tersebut akan dibangun gudang jagung pipil yang dilengkapi dengan dryer, sehingga proses pengurangan kadar air dapat berjalan lebih cepat,” jelas Kapolri.

Selain 18 gudang tersebut, jelas Jenderal Sigit, Polri juga akan membangun gudang
jagung pipil tambahan dengan dryer. Dengan begitu, dapat mengakomodir jumlah yang lebih besar pada gudang tambahan tersebut.

“Polri juga akan memberikan bantuan berupa alat pipil mobile dan dryer mobile, sehingga dapat digunakan oleh beberapa kelompok tani pada lokasi yang berbeda,” jelas Kapolri.

Terkait dengan penyerapan hasil panen, ungkap Kapolri, Bulog menjadi mitra strategis utama yang akan dipenuhi oleh hasil di penanaman kuartal III. Jika gudang Bulog sudah penuh, maka akan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengoptimalkan penyerapannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…