Berita

Kebangkitan Nasional vs. Kebangkitan Mesin: Siapa yang Menang?

×

Kebangkitan Nasional vs. Kebangkitan Mesin: Siapa yang Menang?

Share this article

 

Jakarta, 20 Mei 2025 — “Kita menghadapi penjajahan baru yang tak berbentuk senapan, tapi berupa algoritma. Bahaya kecerdasan buatan (AI) bukan pada kecepatannya, tetapi pada kekosongan etik yang menyertainya,” tegas Prof. Dedi Prasetyo, Guru Besar Hukum dan Etika Teknologi dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

Menurutnya, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini harus dimaknai secara baru. “Jika dulu kita bangkit melawan kolonialisme, hari ini kita harus bangkit untuk menyelamatkan kemanusiaan dari euforia teknologi yang kehilangan arah. Kita sedang membiarkan mesin mengambil alih akal, hati, bahkan keadilan,” ujar Dedi.

Ia menyoroti kasus-kasus aktual seperti penggunaan alat AI “Cybercheck” dalam ribuan perkara hukum di Amerika Serikat, termasuk kasus pria di Ohio yang divonis penjara seumur hidup hanya berdasarkan hasil skor risiko yang diberikan sistem. “Tidak ada saksi, tidak ada bukti fisik, hanya algoritma. Ini sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Dedi juga menyinggung soal victim impact statement yang ditulis oleh AI dalam sidang pidana pembunuhan di Arizona, Amerika Serikat. “Ketika AI menulis pernyataan atas nama korban yang telah meninggal, kita harus bertanya — siapa yang sebenarnya berbicara? Apakah kita masih manusia, atau hanya operator bagi program-program prediktif yang dingin dan tak punya nurani?”

Bangkit Sebagai Manusia, Bukan Sekadar Pengguna Teknologi

Devie Rahmawati, pegiat literasi digital dari Universitas Indonesia dan penerima sejumlah penghargaan internasional dalam bidang literasi digital, memperingatkan bahwa dominasi AI dalam kehidupan pribadi sudah sangat mengkhawatirkan.

“Ketika 80% Gen Z bersedia menikah dengan AI, itu bukan sekadar tren—itu sinyal bahwa kita sedang kehilangan kepercayaan pada relasi manusiawi,” ungkap Devie, merujuk pada studi yang dipublikasikan oleh Forbes April lalu. Ia menyebut bahwa keterhubungan palsu yang ditawarkan AI, terutama lewat chatbot seperti Character.ai, justru menjauhkan anak muda dari kedalaman hubungan yang nyata.

Kasus remaja Florida yang bunuh diri setelah menjalin ‘hubungan emosional’ dengan chatbot AI menjadi pelajaran pahit. “AI tidak punya jiwa. Tapi kita justru memperlakukannya seolah-olah ia memiliki empati. Inilah titik krisis kemanusiaan kita,” ujar Devie, associate professor program Vokasi UI.

Devie juga mengangkat fenomena viral yang terjadi di Yunani, ketika seorang istri menceraikan suaminya hanya karena ChatGPT ‘memprediksi’ perselingkuhan lewat interpretasi pola ampas kopi. “Teknologi sudah menjadi nabi digital. Dan masyarakat mulai mempercayainya lebih dari logika dan dialog,” katanya prihatin.

Literasi Digital: Pilar Kebangkitan Baru

Menurut Devie, literasi digital kini harus diposisikan setara dengan pendidikan dasar. “Kebangkitan tidak akan mungkin terjadi tanpa manusia yang paham bagaimana teknologi bekerja, apa bahayanya, dan kapan harus berkata cukup,” tegasnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan AI, tetapi juga pada regulasi dan etika yang kuat. “Indonesia harus belajar dari kasus-kasus di luar negeri. Kita tidak ingin Clearview AI atau perangkat pengawasan massal hadir di kota-kota kita tanpa persetujuan publik,” lanjut Devie.

Kebangkitan Nasional yang Berjiwa dan Bernurani

Itwasum Polri, Dedi menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional harus dikembalikan ke esensinya: membela manusia. “Bangkitlah sebagai manusia. Jangan serahkan pengambilan keputusan hidup, hukum, atau relasi kepada mesin. Karena sekali kita percaya bahwa mesin tahu segalanya, maka kita telah kehilangan hakikat dari apa itu manusia.”

Devie Rahmawati menambahkan, “Teknologi boleh berkembang. Tapi etika, cinta, dan kesadaran harus tumbuh lebih cepat. Kebangkitan sejati adalah saat kita mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan jati diri.”

“Fenomena AI hari ini bukan fiksi ilmiah. Dari ruang sidang, kamar tidur, hingga layar ponsel, kita berhadapan dengan entitas digital yang makin cerdas—tapi tak bermoral. Hari Kebangkitan Nasional adalah momen untuk menegaskan: manusia harus tetap jadi pusat dari kemajuan, bukan korban dari kecanggihan” tutup Dedi, mantan Kadiv Humas Mabes Polri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…