Berita

Minimalisir Aksi Premanisme dan Guankamtibmas Lainnya Polsek Monta Gelar Razia dan Patroli Malam Hari

×

Minimalisir Aksi Premanisme dan Guankamtibmas Lainnya Polsek Monta Gelar Razia dan Patroli Malam Hari

Share this article

 

 

 

Sebagai bagian dari rangkaian Operasi Pekat Rinjani 2025, Polsek Monta Polres Bima Polda NTB menggelar patroli dan Razia malam intensif untuk mencegah aksi balap liar dan kejahatan jalanan yang berpotensi mengganggu situasi kamtibmas.

Selain itu kegiatan yang berlangsung pada Rabu malam 14 Mei 2025 itu bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya berbagai Guankamtibmas.

Kegiatan yang dikendalikan oleh Kapolseknya Iptu Sudarto SH dan diawaki 5 orang personel itu di mulai sekira pukul 21.00. Wita di depan Mapolsek Monta.

Guankamtibmas yang dimaksud seperti peredaran gelap narkoba, miras, Kasus 3C hingga Premanisme.

Adapun Pola Razia yang diterapkan yakni memeriksa kelengkapan kendaraan, pemerikasaan barang bawaan hingga penggeledahan badan.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari operasi Pekat Rinjani 2025.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan, tidak ditemukan aksi balap liar, begal, ataupun gangguan lalu lintas lainnya. Selama patroli dan Razia berlangsung,

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungan masing masing”. Ujarnya.

Kegiatan ini akan terus kami laksanakan secara rutin, sebagai bentuk komitmen Polres Bima dan Polsek Jajaran dalam menciptakan wilayah yang aman dan tertib,”Tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…