Berita

Polres Sumbawa Barat Amankan Keberangkatan 125 Jemaah Calon Haji 2025

×

Polres Sumbawa Barat Amankan Keberangkatan 125 Jemaah Calon Haji 2025

Share this article

Sumbawa Barat, NTB – Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat menerjunkan puluhan personel untuk mengamankan proses keberangkatan jemaah calon haji tahun 2025 yang dipusatkan di Masjid Darussalam, Taliwang, pada Selasa, 13 Mei 2025 mulai pukul 20.00 WITA hingga selesai.

Sebanyak 125 jemaah calon haji dilepas secara resmi oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si. Acara pelepasan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Hj. Hanifah, S.Pt., M.M.Inov., jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, Plt. Sekda, Kepala Kemenag, serta para Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain, S.I.K., melalui Kasi Humas, AKP Zainal Abidin, S.H., menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari wilayah kecamatan hingga titik kumpul di Masjid Darussalam.

“Pengamanan ini adalah bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Kami telah menempatkan personel di seluruh jalur pemberangkatan, memastikan semua berjalan lancar dan aman,” ujar AKP Zainal.

Petugas juga melakukan sterilisasi jalur yang dilalui rombongan jemaah serta mengawal hingga ke Asrama Haji Mataram. Tidak hanya itu, personel turut membantu secara humanis, seperti membawakan barang bawaan dan membantu jemaah naik ke dalam bus.

“Polres Sumbawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal dan mengamankan seluruh rangkaian pemberangkatan hingga para jemaah tiba dengan selamat di asrama haji,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…