Berita

Lombok Barat Kondusif, Wisatawan Tenang Menikmati Liburan

×

Lombok Barat Kondusif, Wisatawan Tenang Menikmati Liburan

Share this article

Lombok Barat, NTB – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) di kawasan wisata pantai Senggigi, Lombok Barat, terpantau aman dan kondusif pada Minggu (13/4/2025).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kasat Polairud Polres Lombok Barat, Iptu L. Nursidi, yang menyampaikan laporan terkini dari Pos Polairud Senggigi.

Iptu L. Nursidi menjelaskan bahwa jajaran Polairud Polres Lombok Barat secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan preventif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan serta masyarakat sekitar.

Kegiatan tersebut meliputi patroli di sepanjang garis pantai, dermaga, dan area sekitar pos, serta pelaksanaan kegiatan Polisi Masyarakat (Polmas) berupa himbauan kepada para pengunjung.

Himbauan Kebersihan dan Pengawasan Anak-anak Jadi Prioritas

Dalam keterangannya, Iptu L. Nursidi menuturkan bahwa pihaknya terus aktif mengingatkan para wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai. Dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Selain itu, pengawasan terhadap anak-anak yang bermain di tepi pantai juga menjadi perhatian utama petugas.

“Kami secara rutin memberikan himbauan kepada para pengunjung, terutama yang datang bersama keluarga, untuk selalu mengawasi putra-putri mereka saat bermain di sekitar pantai. Mengingat kondisi cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu, kewaspadaan menjadi kunci untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Iptu L. Nursidi.

Patroli Intensif Antisipasi Tindak Kejahatan

Selain kegiatan Polmas, anggota jaga Pos Polairud Senggigi juga melaksanakan patroli secara intensif di berbagai titik rawan.

Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), serta bentuk kejahatan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

“Patroli kami lakukan secara berkala, menyasar area pantai yang ramai pengunjung, dermaga tempat aktivitas nelayan dan wisatawan, hingga lingkungan sekitar pos. Kehadiran petugas diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mencegah niat pelaku kejahatan,” tegas Iptu L. Nursidi.

Tidak Ada Laporan Kejadian Menonjol

Lebih lanjut, Iptu L. Nursidi menyampaikan kabar baik bahwa hingga saat ini tidak ada laporan kejadian menonjol yang terjadi di wilayah hukum Pos Polairud Senggigi.

Beberapa potensi gangguan keamanan seperti kecelakaan laut, praktik illegal fishing, penyelundupan manusia (people smuggling), penambangan ilegal (illegal mining), maupun penggunaan bom ikan, semuanya nihil.

“Alhamdulillah, situasi di wilayah Senggigi terpantau kondusif. Tidak ada laporan kejadian laka laut, aktivitas penangkapan ikan ilegal, maupun tindak kejahatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang kami lakukan berjalan efektif, berkat kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pihak terkait,” kata Iptu L. Nursidi.

Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana Tetap Dijaga

Sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas, anggota Pos Polairud Senggigi juga secara rutin melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki.

Hal ini termasuk pemeriksaan kondisi Rubber Boat dan Kapal Patroli dengan nomor lambung XXI – 1008, memastikan keduanya dalam keadaan aman dan siap digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

“Kami selalu memastikan bahwa seluruh peralatan operasional kami dalam kondisi prima. Pengecekan rutin ini penting agar kami dapat merespon dengan cepat dan efektif apabila terjadi situasi darurat atau membutuhkan tindakan kepolisian di wilayah perairan,” pungkas Iptu L. Nursidi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…