Berita

Bhabinkamtibmas Desa Calabai Pantau Lahan Jagung untuk Program Ketahanan Pangan Nasional

×

Bhabinkamtibmas Desa Calabai Pantau Lahan Jagung untuk Program Ketahanan Pangan Nasional

Share this article

Bhabinkamtibmas Desa Calabai, Polsek Pekat, Brigpol Imran, melaksanakan pemantauan lahan pertanian jagung milik warga sebagai bagian dari Program Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (19/2/2025) pukul 11.40 WITA di Dusun Tente, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.

Pemantauan ini dilakukan di lahan milik Jasman, yang telah menanam jagung guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan hasil pertanian lokal. Dalam kesempatan tersebut, Brigpol Imran meninjau kondisi tanaman serta berdialog dengan pemilik lahan untuk memberikan motivasi dalam pengelolaan pertanian.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan lahan pertanian warga dikelola dengan baik serta memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat dan program ketahanan pangan nasional,” ujar Brigpol Imran.

Selain pemantauan, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada warga agar tetap menjaga keamanan lingkungan, terutama dalam upaya melindungi hasil pertanian dari potensi tindak kriminalitas.

Masyarakat menyambut positif kegiatan ini dan mengapresiasi peran kepolisian dalam mendukung sektor pertanian. Mereka berharap pendampingan dan perhatian dari aparat terus berlanjut untuk membantu meningkatkan hasil pertanian mereka.

Kegiatan pemantauan berjalan dengan aman dan lancar, mencerminkan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan dan keamanan wilayah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…