Berita

Dukung Ketahanan Pangan, Polsek Rasanae Barat Sulap Lahan Kosong Jadi Kebun Bergizi

×

Dukung Ketahanan Pangan, Polsek Rasanae Barat Sulap Lahan Kosong Jadi Kebun Bergizi

Share this article

Kota Bima, NTB (20/2) – Polsek Rasanae Barat, Polres Bima Kota, terus berinovasi dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah memanfaatkan lahan kosong di sebelah selatan Mako Polsek Rasanae Barat menjadi kebun pangan bergizi, Kamis (20/02/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Rasanae Barat, AKP Sirajuddin, S.H., dengan dibantu oleh personel Polsek. Mereka bersama-sama membersihkan dan menyiapkan lahan sebelum ditanami berbagai jenis tanaman bergizi, seperti sayur-sayuran, jagung, pisang, dan tanaman obat-obatan herbal.

Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Rasanae Barat, AKP Sirajuddin, S.H., menegaskan bahwa pemanfaatan lahan kosong ini merupakan komitmen Polsek Rasanae Barat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan mengelola pekarangan kosong menjadi lahan produktif, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi lingkungan sekitar maupun bagi personel sendiri,” ungkapnya.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar lebih memanfaatkan lahan pekarangan mereka untuk bercocok tanam. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…