Berita

Kapolri Sebutkan Capaian Satgas BLBI Polri Satu Tahun Terakhir

×

Kapolri Sebutkan Capaian Satgas BLBI Polri Satu Tahun Terakhir

Share this article

 

Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap kinerja Satgas BLBI selama satu tahun terakhir. Diketahui, Satgas BLBI memiliki target penanganan hak tagih mencapai Rp110,45 T.

Jenderal Sigit mengungkapkan, sampai dengan saat ini sudah terdapat aset senilai Rp39,35 T atau 35,63% dari total target Kemenkeu yang berhasil dikembalikan ke negara.

“Secara khusus pada tahun 2024, total nilai aset yang berhasil dikembalikan sebesar Rp4,16 T atau 3,7% dari total kerugian negara,” jelas Kapolri dalam paparan kinerja Polri tahun 2024 di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24).

Diketahui, Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 31 Oktober 2024, Satgas BLBI baru berhasil mengantongi aset obligor/debitur BLBI sebesar Rp 39,32 triliun dari target keseluruhan Rp 110,45 triliun.

“Dukungan untuk Satgas BLBI yang telah menghasilkan beberapa output termasuk PNBP, sita, penyerahan dari barang jaminan, penguasaan properti, PSPP, hibah dan seterusnya,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11/24).

Wakil Menteri Suahasil memerinci jenis aset yang telah disita oleh Satgas BLBI. Dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara, Satgas BLBI telah mengumpulkan Rp 1,89 triliun.

Selain itu, aset yang disita dalam bentuk barang, baik barang jaminan maupun harta kekayaan lainnya mencapai 18,52 triliun.

Kemudian, Satgas BLBI juga berhasil menguasai aset properti mencapai Rp 9,21 triliun. Ada juga dalam bentuk PSP dan hibah sebesar Rp 5,93 triliun, serta dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai senilai Rp 3,77 triliun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…