Berita

Bhabinkamtibmas Desa Tambora Pantau Panen Raya dalam Program Ketahanan Pangan Nasional

×

Bhabinkamtibmas Desa Tambora Pantau Panen Raya dalam Program Ketahanan Pangan Nasional

Share this article

Bhabinkamtibmas Desa Tambora, Polsek Pekat, Brigadir Hasan Basri, melaksanakan pemantauan terhadap panen raya di lahan milik Sahri yang berlokasi di Dusun Bhineka, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, pada Sabtu (15/3/2025). Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari Program Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas 2024.

Kegiatan panen dilakukan di lahan seluas 1 hektare yang dikelola oleh kelompok tani Tunas Baru. Dari panen tersebut, diperoleh hasil sebanyak 6 ton, namun hingga saat ini belum ada pembeli yang menyepakati harga. Harga jual gabah basah diperkirakan berkisar Rp3.100 per kilogram.

Brigadir Hasan Basri dalam kesempatan ini memastikan bahwa proses panen berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi para petani yang terlibat. Kehadirannya juga menjadi bentuk dukungan kepada masyarakat agar tetap semangat dalam meningkatkan produksi pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kami hadir untuk memastikan panen raya berjalan dengan baik dan kondusif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” ujar Brigadir Hasan Basri.

Dengan adanya pemantauan dari Bhabinkamtibmas, diharapkan para petani semakin percaya diri dalam mengembangkan sektor pertanian mereka. Program Ketahanan Pangan Nasional ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri di sektor pangan menuju Indonesia Emas 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…