Berita

Propam Polres Bima Kota Sosialisasikan QR Code Yanduan Propam Polri kepada Masyarakat

×

Propam Polres Bima Kota Sosialisasikan QR Code Yanduan Propam Polri kepada Masyarakat

Share this article

Kota Bima, NTB – Propam Polres Bima Kota melaksanakan sosialisasi QR Code Yanduan Propam Polri kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan mempermudah akses pengaduan terkait pelayanan maupun perilaku anggota Polri.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Rabu (26/8/2026) sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Mako Polres Bima Kota, dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan pelayanan di lingkungan Polres Bima Kota.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasi Propam Iptu I Gusti Lanang Weda menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan dengan membagikan brosur dan stiker yang memuat informasi mengenai QR Code Yanduan Propam Polri kepada masyarakat.

“Anggota Propam Polres Bima Kota melaksanakan sosialisasi QR Code Yanduan Propam Polri di lingkungan Mako Polres Bima Kota guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri,” jelas Iptu I Gusti Lanang Weda.

Dalam sosialisasi tersebut, personel Propam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat layanan pengaduan tersebut. Masyarakat juga diberikan brosur dan stiker sebagai media informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui akses layanan pengaduan Propam Polri.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyampaian pengaduan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri.

Kasi Propam menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Setiap informasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan personel Polri yang profesional, disiplin dan berintegritas.

Melalui kegiatan tersebut, Propam Polres Bima Kota berkomitmen terus memberikan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat pengawasan internal guna mendukung terciptanya pelayanan kepolisian yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…