Berita

Rajiv Apresiasi Kapolri Cepat Tanggap Keinginan Presiden Swasembada Bawang Putih

×

Rajiv Apresiasi Kapolri Cepat Tanggap Keinginan Presiden Swasembada Bawang Putih

Share this article

 

Upaya mendukung percepatan swasembada pangan nasional kembali menunjukkan langkah konkret. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran kewilayahan menggelar panen raya sekaligus penanaman bawang putih di Sembalun, NTB pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Pelaksanaan program tersebut mendapat apresiasi Rajiv, anggota komisi IV DPR RI karena menunjukkan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo responsif dan cepat menangkap keinginan Presiden Prabowo  dalam penguatan ketahanan dan kemandirian pangan di Indonesia khususnya  swasembada bawang putih.

“Saya mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit beserta seluruh jajaran Polda dan Polres yang bergerak cepat merespons cita-cita Presiden  mewujudkan swasembada pangan, khususnya bawang putih. Yang menarik dari kegiatan ini bukan hanya luas lahan yang ditanami, tetapi kemampuan Polri menggerakkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan ribuan petani secara serentak di berbagai wilayah,” ujar Rajiv dalam siaran persnya Kamis (20/8).

Lebih lanjut Rajiv menegaskan program penanaman serentak juga dinilai penting karena persoalan swasembada pangan membutuhkan perluasan basis produksi, penguatan produktivitas petani, kesinambungan musim tanam, serta dukungan rantai pasok dari hulu hingga hilir.

“Dari Sembalun, kita melihat contoh konkret. Hari ini ada panen dari 105 hektare dengan potensi sekitar 1.050 ton, tetapi pada saat bersamaan juga dipersiapkan siklus produksi berikutnya melalui penanaman baru seluas 120 hektare. Ini penting karena swasembada harus dibangun sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial pada satu momentum panen,” ungkap politisi muda ini.

Berdasarkan informasi divisi humas Polri,  panen di sembalun ini disertai dengan penanaman serentak di 14 wilayah Polda dengan luas  mencapai 279,53 hektare dan berpotensi menghasilkan hampir 2.800 ton bawang putih pada saat memasuki masa panen. Produksi kali ini juga melibatkan 2.174 petani dari 110 kelompok tani  yang menjadi salah satu aspek yang dinilai paling strategis.

“Angka 2.174 petani yang terlibat dan potensi panen hampir 2.800 ton bawang putih harus kita lihat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena tujuan besar ketahanan pangan pada akhirnya bukan sekadar menghasilkan komoditas, tetapi juga memperkuat kapasitas petani sebagai pelaku utama produksi pangan nasional,” kata Rajiv.

Lebih lanjut ia mengharapkan ke depan, program tersebut terus dikembangkan melalui pendampingan budidaya, penggunaan benih berkualitas, peningkatan produktivitas, kepastian pasar setelah panen, pembangunan sarana penyimpanan, serta pengaturan kalender tanam yang disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah.

 

Upaya tersebut penting agar perluasan areal tanam dapat benar-benar menghasilkan peningkatan produksi secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih dari luar negeri.

“Saya berharap langkah yang telah dimulai Kapolri dan jajarannya tidak berhenti pada penanaman. Tantangan berikutnya adalah menjaga produktivitas, memastikan hasil panen terserap dengan baik, menjaga harga yang menguntungkan petani, dan membangun ekosistem bawang putih nasional dari hulu sampai hilir. Kalau konsistensi ini dapat dijaga, kontribusinya terhadap kemandirian pangan Indonesia akan semakin nyata.” tegas legislator asal dapil Jabar II.

Rajiv mendorong pengawalan yang konsisten, pelibatan petani yang semakin luas dan peningkatan produktivitas, program tersebut diharapkan menjadi salah satu motor untuk mempercepat terbangunnya basis produksi bawang putih nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…