Home Berita Sinergi Lintas Sektor, Polres Sumbawa Barat Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit ATM
Berita

Sinergi Lintas Sektor, Polres Sumbawa Barat Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit ATM

admin2 min read
×

Sinergi Lintas Sektor, Polres Sumbawa Barat Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit ATM

Share this article

SUMBAWA BARAT — Polres Sumbawa Barat melalui Kasi Dokkes menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) tingkat Kabupaten Sumbawa Barat yang berlangsung di Ruang Rapat 3, Lantai 2 Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (19/08/2026) mulai pukul 08.30 WITA.
Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasi Humas Iptu Anak Agung Made Subrata menyampaikan bahwa kehadiran Kepolisian dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk mendukung program pemerintah daerah, khususnya di bidang kesehatan masyarakat.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah krusial untuk mengevaluasi strategi penanggulangan penyakit menular serta memperkuat sinergi lintas sektor di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat,” ujar Kasi Humas Iptu Anak Agung Made Subrata.
Agenda Utama dan Pembahasan Rapat
Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, dr. Carlof, M.MRS., MQM. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis dari para narasumber, di antaranya:
Penyampaian Kebijakan dan Strategi Pengendalian ATM oleh perwakilan Dinkes Provinsi NTB, I Kadek Mulyawan, SKM, MPH.
Penguatan Teknis Layanan ATM oleh perwakilan Dinkes Provinsi NTB, Doby Krishanto, SKM.
Peran Mitra dan Pendanaan Desa oleh perwakilan ADINKES Provinsi NTB, Drs. Rachman Sahnan, M.Kes.
Fokus pembahasan dalam rapat koordinasi ini meliputi tiga poin utama:
Evaluasi Strategis: Meninjau capaian dan merumuskan langkah penanggulangan serta pengendalian angka penyebaran penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di wilayah Sumbawa Barat.
Penguatan Jejaring Kerja: Mengoptimalkan koordinasi antarinstansi dalam upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan kasus secara langsung di lapangan.
Rencana Aksi Terpadu: Menyusun langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman edukasi masyarakat dan cakupan pengobatan demi mencapai target eliminasi penyakit ATM.
Rangkaian acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif, penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama oleh seluruh unsur terkait.

Related Posts

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita
Harmoni Budaya dan Inovasi Tiongkok Menginspirasi Delegasi PKN I Angkatan 69 dalam Susun Rekomendasi Transisi Energi Indonesia
Berita
Kunjungi PLTS Longqingxia Tiongkok, Delegasi PKN 69 Formulasikan Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Transisi Energi Baru Terbarukan
Berita
POLRES DOMPU AMANKAN TIGA TERDUGA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, SEJUMLAH BARANG BUKTI SABU DISITA
Berita
Sat Polairud Polres Dompu Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir, Bantu Nelayan dan Edukasi Bahaya Formalin pada Ikan
Berita
Polsek Manggelewa Bersama URC Polres Dompu Ungkap Kasus Curanmor, Dua Unit Motor Berhasil Diamankan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read Also

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…