Berita

Semarak HUT ke-81 RI, Wakapolres Bima Kota Hadiri Penyerahan Remisi dan Pengurangan Masa Pidana

×

Semarak HUT ke-81 RI, Wakapolres Bima Kota Hadiri Penyerahan Remisi dan Pengurangan Masa Pidana

Share this article

Kota Bima, NTB – Wakapolres Bima Kota Kompol Dedy Supriyadi, S.H., mewakili Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., menghadiri kegiatan penyerahan Remisi Umum bagi narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum bagi Anak Binaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 17 Agustus 2026, sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Raba Bima.

Kehadiran Wakapolres Bima Kota merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan sekaligus momentum peringatan kemerdekaan yang memberikan makna penting bagi upaya pembinaan dan pemenuhan hak narapidana serta anak binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Walikota Bima, Bupati Bima, Wakil Walikota Bima, Dandim 1608 Bima, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Kepala Rutan Kelas IIB Raba Bima, Wadanyon C Pelopor, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota dan Kabupaten Bima.

Penyerahan remisi dan pengurangan masa pidana menjadi salah satu bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan, memperbaiki diri, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan Remisi Umum bagi Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum bagi Anak Binaan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga kegiatan selesai.

Polres Bima Kota terus mendukung sinergi lintas instansi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, termasuk dalam setiap rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…