Berita

Personel Polsek KP3 Poto Tano Laksanakan Pemantauan Aktivitas Penyeberangan di Pelabuhan Poto Tano

×

Personel Polsek KP3 Poto Tano Laksanakan Pemantauan Aktivitas Penyeberangan di Pelabuhan Poto Tano

Share this article

Sumbawa Barat, 14 Agustus 2025 — Dalam upaya menjaga keamanan dan kelancaran arus penyeberangan, personel Polsek KP3 Poto Tano terus melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas rutin yang dilaksanakan guna memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif, khususnya di area pelabuhan yang menjadi jalur strategis penghubung antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Kapolsek KP3 Poto Tano, Iptu Nurlana, menyampaikan melalui Kasi Humas Polres Sumbawa Barat AKP Zainal Abidin S.H bahwa pemantauan difokuskan pada aktivitas kendaraan yang akan menyeberang maupun tiba dari Pelabuhan Kayangan, serta pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan yang mencurigakan.

“Kami melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kendaraan, penumpang, serta barang bawaan. Ini bertujuan untuk mencegah tindak kriminalitas, termasuk penyelundupan barang ilegal dan potensi gangguan keamanan lainnya,” ujar Kasi Humas.

Selain itu, personel Polsek KP3 juga memberikan imbauan kepada para pengguna jasa pelabuhan agar selalu menjaga ketertiban, mematuhi peraturan yang berlaku, serta tetap waspada terhadap barang bawaan masing-masing.

Pemantauan ini juga didukung oleh koordinasi lintas instansi seperti petugas ASDP, Dinas Perhubungan, serta pihak keamanan pelabuhan lainnya, guna menciptakan sinergi dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan para penumpang.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat yang melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Poto Tano dapat merasa lebih aman dan terlindungi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…