Berita

Polri Resmikan Groundbreaking SPPG di Madiun, Dukung Program Makan Bergizi untuk Ribuan Siswa

×

Polri Resmikan Groundbreaking SPPG di Madiun, Dukung Program Makan Bergizi untuk Ribuan Siswa

Share this article

 

Madiun. Polri memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lapak Kampir di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Groundbreaking proyek ini dilaksanakan pada Jumat (8/8) sore dan dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Dedi Prasetyo.

SPPG Kanigoro ditargetkan akan melayani sebanyak 4.103 siswa tingkat SD dan SMP penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Proyek ini dibangun melalui kerja sama antara Polri dan PT Arya Motor Indonesia, dengan nilai anggaran sekitar Rp 1,9 miliar. Pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu 45 hari dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Kota Madiun, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para kepala sekolah dari wilayah setempat.

Irwasum menyampaikan bahan makanan untuk program ini akan dipasok dari pasar tradisional dan pelaku UMKM lokal, guna mendukung perekonomian daerah. Ia juga menekankan bahwa setiap makanan yang diproduksi di SPPG Polri wajib melalui uji keamanan pangan (security food test) yang dikelola oleh Pusdokkes, Bidokkes Polda, dan Urkes Polres.

“Inilah yang menjadi ciri khas SPPG Polri: setiap makanan yang diproduksi harus melalui pengujian keamanan ketat untuk memastikan higienitas, mencegah keracunan, dan menjaga kandungan gizi yang aman bagi siswa penerima manfaat,” tegas Irwasum, Sabtu (9/8/2025).

Inisiatif pembangunan SPPG di Madiun ini merupakan bagian dari program nasional Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan anak-anak sekolah. Sebelumnya, pada 6 Agustus 2025, Polri telah meresmikan 8 unit SPPG dan melakukan groundbreaking 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…