Berita

Polsek Plampang Fasilitasi Mediasi Kasus Penemuan Bayi, Kedua Pihak Sepakat Menikahkan Pasangan

×

Polsek Plampang Fasilitasi Mediasi Kasus Penemuan Bayi, Kedua Pihak Sepakat Menikahkan Pasangan

Share this article

Sumbawa Besar, NTB — Kasus penemuan bayi yang menggegerkan warga Desa Prode SP 2, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, pada Selasa (5/8/2025) kini menemui titik terang. Pihak Polsek Plampang berhasil memfasilitasi mediasi antara dua keluarga yang terlibat, menghasilkan kesepakatan damai dan rencana pernikahan bagi pasangan terkait.

Pada Rabu (6/8/2025) sekitar pukul 15.15 WITA, bertempat di Mako Polsek Plampang, sebuah pertemuan penting digelar. Pertemuan ini dihadiri oleh Kapolsek Plampang Iptu K. Joko Wilopo beserta jajarannya, anggota PPA Polres Sumbawa yang dipimpin oleh Aipda Mario, serta petugas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Ibu Fathilatul Rahma, S.Pd.

Mediator dari pihak kepolisian mempertemukan perwakilan kedua keluarga, yaitu Bapak Zaenuddin selaku wali dari Saudari R (ibu kandung anak bayi), dan Bapak A. Wahab sebagai orang tua dari Saudara F (pasangan R). Pertemuan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Desa Prode SP 2 dan Kepala Desa Plampang.

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S.I.K, melalui Kapolsek Plampang IPTU K. Joko Wilopo, menyampaikan “Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Kesepakatan yang paling utama adalah menikahkan Saudara F dan Saudari R dalam waktu dekat.” ungkapnya.

“Kami bersyukur kedua belah pihak menunjukkan niat baik dan itikad untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kesepakatan ini menjadi solusi terbaik demi masa depan kedua belah pihak dan juga masa depan sang anak,” ujar Kapolsek dengan rasa syukur.

Rangkaian kegiatan mediasi yang berlangsung hingga pukul 16.40 WITA ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan permasalahan yang timbul dapat terselesaikan dengan baik, dan kedua keluarga dapat kembali menjalin hubungan harmonis. (MA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…