Berita

Kapolri Targetkan Bangun 400 SPPG se-Indonesia Akhir Tahun Ini

×

Kapolri Targetkan Bangun 400 SPPG se-Indonesia Akhir Tahun Ini

Share this article

 

LAMPUNG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit menargetkan bakal membangun 400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri se-Indonesia, dalam rangka mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan usai melaksanakan Groundbreaking 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jajaran Polda Lampung, Senin (28/7/2025).

“Harapan kita akhir tahun 2025 nanti minimal 400 SPPG sudah bisa kita bangun. Mudah-mudahan bisa lebih,” kata Sigit.

Saat ini Polri telah memiliki 359 SPPG. Rinciannya 23 beroperasi, 32 persiapan operasional, 140 pembangunan, dan 164 SPPG dalam tahap persiapan Groundbreaking.

Apabila seluruhnya telah beroperasi, diproyeksikan mampu memberikan manfaat kepada 1.256.500 orang dan membuka lapangan pekerjaan bagi 17.950 orang.

Sigit mengungkapkan pada awalnya, Polri menargetkan membangun 100 SPPG di tahun 2025 ini. Namun, kata Sigit, ketika perayaan Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025 lalu, jumlahnya ternyata sudah melebihi target.

“Namun saat hari Bhayangkara kemarin kita sampaikan ke Bapak Presiden kita meningkat saat itu sudah mencapai 139 SPPG. Sehingga saya sampaikan di akhir tahun ini 200,” ujar Sigit.

Usai melaporkan langsung ke Presiden Prabowo ketika itu, Sigit menyebut tiga minggu setelah Hari Bhayangkara SPPG Polri ternyata sudah mencapai 359 SPPG. Oleh karena itu, kini target akhir tahun ini sebesar 400 dapur makan bergizi gratis dari Polri.

“Ini semua kita lakukan untuk mendukung agar program MBG betul-betul bisa terlaksana. Programnya bisa diterima oleh para penerima manfaat mulai dari Ibu-ibu hamil, sampai dengan usia SD, SMP bahkan SMA,” papar Sigit.

“Dan tentunya ini bagian dari upaya kita semua untuk persiapkan SDM yang memiliki kualitas gizi yang cukup untuk menghadapi momentum bonus demografi menuju visi Indonesia Emas 2045,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…