Berita

Kapolsek Sekongkang Berikan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Pembentukan PPATBM serta Forum Anak Desa

×

Kapolsek Sekongkang Berikan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Pembentukan PPATBM serta Forum Anak Desa

Share this article

Sumbawa Barat, NTB – Kepolisian Sektor (Polsek) Sekongkang, Resor Sumbawa Barat, mendukung penuh pembentukan Pengurus Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Desa serta Forum Anak di Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, pada Senin (2/6/2025).

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kapolsek Sekongkang, Ipda Herman, S.H., M.M. Inov, memberikan pemaparan umum terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kecamatan Sekongkang.

Selain itu, Kapolsek juga menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan menciptakan keharmonisan dalam lingkungan keluarga.

Tak hanya dari aspek pencegahan, Ipda Herman juga memberikan pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak dari perspektif hukum.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Talonang Baru, Budi Haryo, S.P.; Kapolsek Sekongkang, Ipda Herman, S.H., M.M. Inov; perwakilan Kecamatan, Lara Merdeka Wati, S.H.; perwakilan Yayasan Cer PT. Amman, Mulyadi, S.H.; Bhabinkamtibmas Desa Talonang; staf desa; tokoh masyarakat dan tokoh agama; siswa-siswi SMP dan MTs Desa Talonang; serta masyarakat umum Desa Talonang.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain, S.I.K., melalui Kasi Humas, AKP Zainal Abidin, S.H., menegaskan bahwa Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) adalah sebuah gerakan jaringan atau kelompok warga di tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

PPATBM merupakan inisiatif masyarakat yang menjadi ujung tombak dalam melakukan upaya pencegahan, dengan membangun kesadaran warga untuk menciptakan perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.

“Penting untuk membentuk PPATBM di desa, karena merupakan inisiatif masyarakat desa dalam mengambil peran pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak dini. Harapannya, masyarakat menjadi sadar dan tidak lagi melakukan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun terhadap anak,” tegas AKP Zainal.

Dengan adanya forum atau wadah organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa, diharapkan hubungan emosional antarwarga semakin erat, sehingga pemolisian masyarakat dapat digalakkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…