Berita

Sinergi Polri-Masyarakat Wujudkan Ketahanan Pangan di Lombok Barat

×

Sinergi Polri-Masyarakat Wujudkan Ketahanan Pangan di Lombok Barat

Share this article
Polsek Labuapi Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Ajak Warga Manfaatkan Lahan Kosong

Lombok Barat, NTB – Kepolisian Sektor (Polsek) Labuapi, di bawah naungan Polres Lombok Barat dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Bagik Polak Barat pada Senin (19/5/2025).

Bhabinkamtibmas Desa Bagik Polak Barat terjun langsung ke tengah masyarakat, menyambangi warga di Dusun Jogot.

Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WITA hingga selesai tersebut, Bhabinkamtibmas aktif mengajak para petani dan warga untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumah maupun kebun yang belum tergarap secara optimal.

Adapun jenis tanaman yang disosialisasikan untuk ditanam antara lain jagung, cabai, singkong, tomat, terong, serta berbagai jenis buah-buahan.

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada produk pangan dari luar, tetapi juga dapat menunjang kebutuhan pangan sehari-hari bagi setiap rumah tangga.

Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kapolsek Labuapi, Ipda I Nyoman Rudi Santosa, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Bhabinkamtibmas yang proaktif dalam menggerakkan masyarakat.

Meningkatkan Kemandirian Pangan Tingkat Rumah Tangga

“Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Bagik Polak Barat ini sangat positif. Kami mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, dimulai dari memanfaatkan lahan di sekitar rumah,” ujar Ipda I Nyoman Rudi Santosa.

Menurutnya, dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan, diharapkan masyarakat tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian keluarga jika hasil panennya berlebih.

Sinergi Polri dan Masyarakat Wujudkan Ketahanan Pangan

Lebih lanjut, Kapolsek Labuapi menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Menurutnya, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan pendampingan dan motivasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor pertanian.

“Kami berharap, dengan adanya kegiatan sambang dan ajakan seperti ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan lahan pekarangan semakin meningkat. Ini adalah langkah kecil namun memiliki dampak besar bagi ketahanan pangan di tingkat desa, bahkan hingga nasional,” imbuh Ipda I Nyoman Rudi Santosa.

Respon Positif Warga Terhadap Ajakan Bhabinkamtibmas
Kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Bagik Polak Barat mendapatkan respon positif dari warga.

Terjalin komunikasi yang baik dan antusiasme dari para petani untuk mulai memanfaatkan lahan-lahan kosong mereka.

Mereka menyadari bahwa langkah ini tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi keluarga mereka.

Dukungan Pemerintah terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Program ketahanan pangan memang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, stabil, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu strategi yang dinilai efektif untuk memperkuat kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

Inisiatif yang dilakukan oleh Polsek Labuapi melalui Bhabinkamtibmas Desa Bagik Polak Barat ini sejalan dengan program pemerintah tersebut.

Dengan melibatkan langsung masyarakat dan memberikan contoh nyata, dihar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…