Berita

Antisipasi gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat, Pamapta Polres Bima Kabupaten hadir melalui patroli dialogis

×

Antisipasi gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat, Pamapta Polres Bima Kabupaten hadir melalui patroli dialogis

Share this article

Dalam rangka pengawasan dan pemeliharaan keamanan oleh pihak yang mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif Pamapta Polres Bima Kabupaten Polda NTB hadir melalui patroli dialogis.

Gelaran kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman dan mencegah hingga menindak tegas para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat diwilayah hukum Polres Bima Kabupaten.

Patroli yang berlangsung pada Kamis malam 14 Oktober 2026 itu dipimpin oleh Pawas Ipda Asdin S.sos.

Sasaran patroli yang dimulai sejak pukul 22.30. Wita itu yakni kasus 3C, balapan liar, peredaran gelap narkoba, miras, senjata tajam dan lainnya.

Dialog dan himbauan Kamtibmas juga dilakukan oleh petugas patroli kepada masyarakat khususnya para pemuda yang nongkrong hingga larut malam.

Pengaturan arus lalu lintas dan pemeriksaan terhadap kendaraan hingga penggeledahan badan bagi pemuda juga dilakukan guna mencegah adanya peredaran gelap narkoba, miras dan senjata tajam.

Hal itu dikemukakan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.M.H., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka.

“Ini semata mata untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat”. Ujarnya.

Hingga berakhirnya kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya sasaran yang dimaksud dan situasi Kamtibmas diwilayah hukum Polres Bima Kabupaten dilaporkan dalam keadaan kondusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…