Berita

Imbas Penganiayaan di Cafe Headbrew Mataram Mall, Polda NTB Minta Tempat Hiburan Malam Tertib Jam Operasional

×

Imbas Penganiayaan di Cafe Headbrew Mataram Mall, Polda NTB Minta Tempat Hiburan Malam Tertib Jam Operasional

Share this article

 

MATARAM — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memberikan dukungan penuh (backup) kepada Polresta Mataram dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap masyarakat di Cafe Headbrew Mataram Mall beberapa hari lalu. Berkat kerja cepat tim gabungan di lapangan, kasus tersebut berhasil diungkap dan para terduga pelaku penganiayaan telah berhasil diamankan.

Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol. Arisandi, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat mem-backup Polresta Mataram untuk memastikan seluruh pelaku ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pengungkapan dan penangkapan para pelaku merupakan bentuk komitmen Polda NTB dalam menindak aksi kriminalitas serta menjaga rasa aman dan nyaman masyarakat.

Selain itu, Kombes Pol. Arisandi juga meminta Pemerintah Kota Mataram untuk menertibkan kembali jam operasional Cafe agar tidak beroperasi hingga dini hari dan membatasinya maksimal sampai pukul 24.00 WITA.

Menurutnya, minimnya pengawasan terhadap menjamurnya cafe yang buka hingga dini hari berpotensi memicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pungkasnya, Jumat (11/9/26).

Ia juga mengimbau kepada seluruh pengelola kafe dan tempat hiburan malam di wilayah NTB, khususnya di Kota Mataram, agar mematuhi aturan jam operasional yang telah ditentukan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda NTB, serta menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali, tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…