Berita

Bhabinkamtibmas Polres Bima Kota Awasi Pembagian Beras Bantuan Badan Pangan Nasional

×

Bhabinkamtibmas Polres Bima Kota Awasi Pembagian Beras Bantuan Badan Pangan Nasional

Share this article

Kota Bima, NTB – Bhabinkamtibmas Desa Parangina, Polsek Sape, Polres Bima Kota, Aipda Faisal melaksanakan pengawasan dan pengamanan kegiatan pembagian bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada masyarakat Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Minggu (13/9/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Aula Kantor Desa Parangina. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pembagian bantuan berjalan dengan tertib, aman, dan tepat sasaran.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Sape AKP Sirajuddin menjelaskan, dalam kegiatan tersebut Bhabinkamtibmas Desa Parangina bersama perangkat Desa Parangina dan pengurus BUMDes turut melakukan pengawasan, pengamanan, serta membantu kelancaran proses pembagian beras kepada masyarakat.

“Pengawasan dan pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memastikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berjalan aman, tertib dan lancar,” jelas AKP Sirajuddin.

Menurutnya, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Selain melakukan pengamanan, Bhabinkamtibmas juga mengimbau masyarakat penerima bantuan agar mengikuti seluruh proses pembagian dengan tertib dan tetap menjaga situasi keamanan serta ketertiban bersama.

Selama kegiatan berlangsung, pembagian bantuan beras berjalan aman, tertib dan lancar. Situasi kamtibmas di wilayah Desa Parangina terpantau kondusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…