Berita

Gelar Patroli Strong Point Rinjani Presisi, Polsek Parado Menekan Potensi Guankamtibmas di Wilayah Hukumnya

×

Gelar Patroli Strong Point Rinjani Presisi, Polsek Parado Menekan Potensi Guankamtibmas di Wilayah Hukumnya

Share this article

 

 

Memberikan rasa aman secara langsung melalui pendekatan dialogis dan pemantauan situasi Polsek Parado Polres Bima Kabupaten Polda NTB menggelar kegiatan patroli Strong Point Rinjani Presisi diwilayah hukumnya.

 

Patroli yang dikendalikan oleh Kapolseknya Ipda Ady Darmawan itu diawaki oleh empat orang personel dengan rute patroli dimulai dari Desa Paradowane, Desa Rato, hingga
Desa Kuta.

 

Selain itu personel juga ditempatkan di beberapa titik yang dianggap rawan terjadinya kasus 3C, balapan liar, pemanahan dan lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya instabilitas Kamtibmas.

 

Disepanjang rute patroli petugas memberikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat dan pemuda untuk berpartisipasi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.

 

Peredaran gelap narkoba, miras, senjata tajam hingga senjata api rakitan menjadi atensi khusus dalam gelaran patroli yang berlangsung pada Jum,at 11 September 2026 pukul 19.38.Wita.

 

Terpisah Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.M.H., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan patroli tersebut merupakan langkah preventif Polri guna memastikan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

“Ini wujud komitmen dan konsistensi polri demi kenyamanan masyarakat”. Ujarnya.

Selama berlangsungnya kegiatan tidak ditemukan adanya sasaran yang dimaksud.

Sementara itu situasi Kamtibmas hingga berakhirnya kegiatan dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…